Tanaman malapari (Pongamia pinnata) yang dikenal dengan berbagai nama lokal seperti mempari, kacang kayu laut, kranji, bangkong, hingga butis dan sikam, merupakan pohon pantai yang menyimpan potensi besar bagi masa depan energi dan lingkungan. Tumbuhan asli yang banyak dijumpai di wilayah kering dan pesisir Nusa Tenggara Timur ini menunjukkan daya adaptasi luar biasa di lahan kritis.
Sebagai tanaman leguminosa, malapari mampu mengikat nitrogen, memperbaiki kesuburan tanah, dan bertahan di kondisi miskin hara maupun salin tanpa bergantung pupuk kimia. Sistem perakarannya yang kuat membantu menahan erosi sekaligus memulihkan ekosistem lahan terdegradasi.
**Potensi Ekonomi Energi Terbarukan**
Keunggulan ekologis tersebut berjalan seiring dengan potensi ekonomi yang menjanjikan. Biji malapari mengandung minyak nabati non-pangan yang dapat diolah menjadi biodiesel dan bioavtur, sehingga tidak bersaing dengan kebutuhan pangan masyarakat.
Riset dari berbagai lembaga penelitian dan universitas menunjukkan rendemen minyaknya secara alami mencapai 20–30 persen, bahkan berpotensi meningkat hingga sekitar 45 persen melalui pemuliaan dan teknologi ekstraksi. Dengan produktivitas biji yang dapat menembus 9-10 ton per hektare per tahun, malapari mampu menghasilkan hingga 2 ton biodiesel per hektare.
**Solusi Triple Win untuk NTT**
Pengembangan malapari membawa narasi harapan baru bagi NTT. Pemanfaatannya membuka peluang agar masyarakat lokal menjadi pelaku utama ekonomi, sembari menghijaukan kembali lahan kritis dan menyerap emisi karbon.
Kemampuan tumbuh subur di lahan terlantar dan tandus membuka peluang besar pemanfaatan tanpa harus merambah hutan. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi jutaan hektare lahan terdegradasi yang cocok untuk tanaman bioenergi seperti malapari.
Dari sisi sosial, malapari menjawab tantangan kemiskinan di wilayah kering. Bagi masyarakat NTT yang bergantung pada lahan marginal, malapari menghadirkan sumber pendapatan baru tanpa harus memiliki lahan subur.
**Implementasi di Kabupaten Lembata**
Program konkret integrasi agenda hijau dan kesejahteraan terlihat di Kabupaten Lembata. Pemerintah daerah memasukkan pengembangan malapari sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Lembata bahkan diproyeksikan menjadi Pulau Karbon pertama di Indonesia.
Pada akhir 2025, Pemkab Lembata menandatangani MoU pengembangan sekitar 5.000 hektare malapari dengan PT Natural Bali, sementara mitra lokal menargetkan penanaman satu juta pohon.
**Dukungan Riset dan Kolaborasi Internasional**
Riset ilmiah yang dilakukan BRIN menguatkan posisi malapari sebagai sumber energi terbarukan masa depan. Prof. Dr. Budi Leksono menegaskan bahwa tanaman ini memenuhi hampir semua kriteria ideal sebagai penghasil Bahan Bakar Nabati (BBN).
Kolaborasi dengan Australia dan Jepang dalam pengembangan varietas unggul bertujuan mempercepat masa berbuah dan meningkatkan produktivitas. Dengan keberhasilan pemuliaan, panen hingga 15 ton biji per hektare bukan lagi angan-angan.
**Strategi Agroforestri Berbasis Masyarakat**
Di tingkat lapangan, pendekatan agroforestri berbasis masyarakat telah mulai diterapkan, khususnya di Lembata. Malapari ditanam berselingan dengan tanaman seperti kopi, kakao, dan jagung, memungkinkan petani tetap mendapat hasil selama masa tunggu panen utama.
Malapari juga membuka peluang ekonomi baru melalui skema kredit karbon. Penanaman satu juta pohon di Lembata diproyeksikan mampu menyerap hingga 500 ribu ton CO2 dalam 20 tahun dan menghasilkan pendapatan sekitar Rp50 miliar per tahun dari jasa lingkungan.
**Tantangan dan Strategi Jangka Panjang**
Meski memiliki keunggulan biologis yang kuat, tantangan tetap ada, mulai dari pencapaian hasil panen yang ekonomis, skala budidaya, hingga konversi ke industri komersial. Masa tunggu berbuah selama 4–5 tahun menuntut strategi pendapatan antara agar petani tetap bertahan.
Keberhasilan malapari sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. Kolaborasi pentahelix—melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media—menjadi fondasi utama untuk menyatukan kebijakan, inovasi, investasi, dan partisipasi publik.
Di sisi pendanaan, pengembangan malapari tidak bisa bertumpu pada APBN saja, melainkan perlu memanfaatkan pembiayaan hijau seperti dana karbon berbasis penurunan emisi, CSR, dan investasi swasta.
Dengan mitigasi yang matang dan langkah bertahap namun konsisten, malapari berpeluang tumbuh sebagai model nasional energi hijau berbasis komunitas yang adil dan berkelanjutan.
Sumber: Kompas.com
Buku Terkait:
Pergulatan Transisi Energi Berkeadilan: Satu Isu Beragam Dilema
Perencanaan Pembangunan, Keuangan, dan Transisi Energi Daerah