Pemerintah kini tengah menyelesaikan persiapan megaproyek Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa, sebuah konsep yang sebenarnya telah muncul sejak 1995 dan kembali diangkat Presiden Prabowo pada Juni 2025. Proyek ini diklaim sebagai upaya mengamankan wilayah pesisir dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
Namun, Dosen Fakultas Geografi UGM, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, memandang pembangunan tanggul laut raksasa tersebut bukanlah prioritas mendesak. Mengingat karakteristik geografis Pantura yang didominasi dataran aluvial landai dan terlindungi, ia menyatakan tersedia alternatif lain yang lebih rasional.
**Alternatif Solusi yang Lebih Rasional**
“Masih banyak opsi lainnya yang lebih masuk akal dibandingkan giant sea walls, misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah,” ujar Bachtiar dikutip dari laman UGM.
**Kekhawatiran Efek Psikologis Semu**
Bachtiar mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proyek ini hanyalah “efek plasebo”—sebuah keyakinan bahwa ada perbaikan signifikan yang sedang dilakukan, padahal belum tentu menyelesaikan akar permasalahan.
“Opsi tersebut memang cenderung dipilih karena memberikan efek plasebo. Seolah-olah sudah ada wujudnya, meskipun belum tentu menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
**Akar Masalah Sesungguhnya: Land Subsidence**
Alih-alih membangun tanggul masif, Bachtiar menekankan bahwa permasalahan utama Pantura adalah penurunan muka tanah (land subsidence). Dia menyebut, sumber masalahnya bukan di laut, melainkan di daratan, yakni tata ruang wilayah dan penggunaan air tanah secara masif oleh industri besar di pesisir.
**Risiko Tekanan pada Tanah Aluvium**
Bangunan besar dan berat seperti tanggul laut justru berisiko menekan permukaan tanah aluvium yang masih “muda” dan belum padat.
“Hal ini diperparah dengan adanya penggunaan air tanah yang masif oleh industri-industri besar yang tentu saja mempercepat penurunan permukaan tanah,” imbuhnya.
**Dampak Terhadap Ekosistem Laut**
Pembangunan skala besar ini diprediksi akan mengubah dinamika pesisir secara drastis, mulai dari pola distribusi sedimen hingga arus laut. Perubahan faktor oseanografi ini dapat membuat ekosistem penting seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang kehilangan habitat alami.
**Ancaman bagi Substrat Mangrove**
“Perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat memengaruhi berkurangnya substrat tempat mangrove tumbuh,” jelas Bachtiar.
**Dampak Sosial pada Nelayan Tradisional**
Kerusakan ekosistem ini secara otomatis akan mengganggu rantai makanan di laut, yang pada akhirnya memukul kelompok masyarakat paling rentan.
“Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan,” ujarnya.
**Kritik terhadap Adopsi Model Belanda**
Menanggapi seringnya proyek ini dibandingkan dengan keberhasilan tanggul laut di Belanda, Bachtiar menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kondisi alam dan sosial yang unik. Indonesia tidak bisa sekadar menyalin konsep dari negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi geografis setempat.
**Pentingnya Konteks Lokal**
“Tidak. Harus melihat konteks lokal dan kondisi geografisnya,” pungkas Bachtiar.
**Rekomendasi Solusi Berkelanjutan**
Bachtiar menilai, ketimbang menghabiskan anggaran besar untuk struktur beton yang berisiko merusak keseimbangan alam, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembenahan tata ruang industri dan restorasi ekosistem alami sebagai benteng pertahanan pesisir yang lebih berkelanjutan.
**Pendekatan Holistik yang Diperlukan**
Solusi jangka panjang memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan pengelolaan tata ruang yang baik, pengaturan eksploitasi air tanah, dan perlindungan ekosistem pesisir alami.
**Urgensi Evaluasi Ulang**
Mengingat besarnya dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan Giant Sea Wall ini sebelum implementasi dilakukan.
**Keterlibatan Stakeholder Lokal**
Proses perencanaan juga harus melibatkan masyarakat pesisir, terutama nelayan dan petani tambak, yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan ekosistem pesisir.
**Pembelajaran dari Kasus Serupa**
Pemerintah perlu mempelajari pengalaman negara-negara tropis lainnya yang menghadapi tantangan serupa untuk menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi iklim dan geografi Indonesia.
Sumber: Kompas.com
Buku Terkait: