Di kedalaman lebih dari tiga ribu meter di bawah permukaan laut Indonesia, berlangsung proses-proses alam yang menopang kehidupan di bumi. Mulai dari penyerapan karbon jangka panjang, pengaturan iklim global, habitat biodiversitas unik, hingga penyedia sumber daya alam yang kian diperebutkan.
Laut dalam bukanlah ruang kosong yang terpisah dari kehidupan manusia, melainkan sistem dan mesin senyap yang menopang stabilitas bumi.
Satu hingga dua dekade mendatang, penguasaan data dan observasi laut dalam akan menjadi faktor penentu dalam tata kelola samudra global, ekonomi biru, dan diplomasi lingkungan. Negara-negara berlomba membangun sistem observasi laut dalam berkelanjutan, bukan hanya untuk kepentingan sains, tetapi untuk memperkuat posisi strategis mereka di panggung internasional.
Ironisnya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di pusat sirkulasi Indo-Pasifik, hingga kini relatif sedikit mengetahui tentang laut dalamnya sendiri. Paradoks inilah yang seharusnya mendorong untuk melihat laut dalam bukan sebagai isu akademik semata, melainkan bagian dari kedaulatan pengetahuan dan kepentingan nasional.
**Potensi Besar, Kapasitas Terbatas**
Indonesia sesungguhnya memiliki semua prasyarat geografis untuk menjadi kekuatan samudra. Berada di jantung jalur sirkulasi laut global, menjadi rumah bagi biodiversitas laut tertinggi di dunia, berdiri di atas sistem tektonik aktif, dan berada di wilayah yang berperan penting dalam siklus karbon global.
Namun pada saat yang sama, Indonesia belum memiliki sistem observasi laut dalam nasional yang berkelanjutan. Riset laut dalam masih bersifat sporadis dan bergantung pada ekspedisi yang tidak kontinyu. Kapasitas sumber daya manusia untuk riset laut dalam masih terbatas, sarana kapal riset samudra minim, dan konsorsium riset samudra nasional yang pernah dideklarasikan belum berkembang secara sistemik.
Kesenjangan antara kepentingan strategis Indonesia di laut dalam dan kapasitas sains nasional untuk memahaminya dapat disebut sebagai strategic ocean gap. Celah ini bukan sekadar kekurangan data atau teknologi, tetapi celah struktural yang berisiko melemahkan posisi Indonesia di masa depan pada kancah global.
**Lanskap Global yang Berubah Cepat**
Isu ini menjadi sangat mendesak karena lanskap global sedang berubah cepat. Tata kelola laut lepas mengalami pergeseran besar seiring lahirnya rezim baru perlindungan biodiversitas laut di luar yurisdiksi nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction).
Tekanan eksploitasi sumber daya laut dalam, baik yang nyata maupun potensial, terus meningkat, sementara standar penilaian dampak lingkungan makin ketat dan berbasis data. Perubahan iklim menempatkan laut dalam sebagai komponen kunci dalam penyimpanan karbon jangka panjang dan dinamika deoksigenasi.
Pada saat yang sama, sumber daya genetik laut dalam menjadi frontier baru bioekonomi global. Yang sering luput disadari, pembangunan sistem observasi samudra kini telah menjadi arena geopolitik pengetahuan dunia.
Dalam konteks ini, negara yang terlambat membangun kapasitas sains laut dalam berisiko menjadi konsumen data tentang lautnya sendiri, alias bergantung pada pengetahuan yang diproduksi pihak lain untuk membuat keputusan strategis.
**Tiga Langkah Transformasional**
Indonesia memiliki peluang keluar dari paradoks ini, tetapi hanya jika berani mengambil keputusan strategis sekarang. Setidaknya ada tiga langkah transformasional yang tidak dapat ditunda.
Pertama, Indonesia membutuhkan Indonesia Ocean Observing System (IOOS)—sebuah sistem observasi samudra nasional yang berkelanjutan dan terintegrasi. IOOS bukan proyek infrastruktur semata, melainkan sistem saraf samudra Indonesia yang memungkinkan negara memahami dinamika lautnya secara real time dan jangka panjang.
Sistem ini tidak harus dibangun secara besar-besaran sejak awal. Yang dibutuhkan adalah desain bertahap, dimulai dari skala minimum yang kredibel, dapat diperluas secara modular, dan pada akhirnya terhubung sebagai simpul penting dalam jaringan observasi global. Observasi berkelanjutan jauh lebih bernilai strategis dibandingkan ekspedisi mahal yang hanya menghasilkan potret sesaat.
**Rekonstruksi Konsorsium dan SDM**
Kedua, Indonesia perlu merekayasa ulang Konsorsium Riset Samudra nasional agar berbasis misi dan kepentingan strategis, bukan sekadar forum koordinasi. Konsorsium ini harus menjadi mesin eksekusi riset laut dalam yang menghubungkan lembaga riset, universitas, kementerian, dan mitra internasional dalam kerangka kerja yang jelas, terdanai bersama, dan berorientasi pada keluaran strategis.
Tanpa arsitektur kolaborasi semacam ini, riset laut dalam akan terus terfragmentasi dan sulit mencapai skala yang relevan secara global.
Ketiga, pembangunan infrastruktur dan program tidak akan bermakna tanpa investasi serius pada sumber daya manusia. Skema beasiswa terarah untuk sains laut dalam harus diposisikan sebagai strategi kapasitas nasional, bukan sekadar program pendidikan.
Indonesia tidak kekurangan talenta, tetapi kekurangan desain untuk membangun massa kritis ilmuwan laut dalam. Pendekatan berbasis misi, model cohort, keterkaitan langsung dengan observasi dan ekspedisi, serta kejelasan ekosistem kerja saat kembali ke tanah air adalah kunci.
**Risiko Keterlambatan**
Jika Indonesia tidak bergerak sekarang, risikonya nyata. Satu hingga dua dekade ke depan, peta biodiversitas laut dalam Indonesia bisa saja lebih banyak disusun oleh pihak luar. Posisi tawar Indonesia dalam negosiasi tata kelola laut global akan melemah. Ketergantungan pada data asing untuk pengambilan keputusan strategis akan meningkat. Kesempatan memimpin bioekonomi laut tropis dan sains laut Indo-Pasifik bisa hilang.
Sebaliknya, dengan langkah yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari sekadar lokasi penelitian menjadi pengarah agenda ilmu samudra kawasan.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya tidak hanya dikenal karena luas wilayah lautnya, tetapi karena kemampuannya memahami, mengelola, dan menjaga laut dalamnya berdasarkan pengetahuan yang berdaulat.
Pada akhirnya, ini adalah soal pilihan strategis sebuah bangsa. Keputusan yang diambil sekarang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pusat ilmu samudra tropis dunia, atau hanya wilayah studi bagi negara lain. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu memahami laut dalamnya, melainkan apakah mem
Sumber: Kompas.com
Buku Terkait: